27 Januari 2019
Oleh: Andre Barahamin
kelung.com – Dua bom meledak di katedral Katolik Roma di Jolo, Mindanao, Filipina selatan pada hari Minggu (27 Januari). 21 orang dikabarkan meninggal dan 81 orang terluka akibat dua ledakan bom tersebut. 14 korban dalam pemboman tersebut adalah tentara Angkatan Bersenjata Filipina (Armed Forces of the Philippines) dan dua korban tewas merupakan petugas polisi.
Jenderal Edgard Arevalo, Juru Bicara AFP, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa bom pertama meledak di dalam katedral, sementara bom kedua meledak di dekat para tentara yang sedang bergegas menyelamatkan para korban dari ledakan pertama.
Menteri Pertahanan Filipina, Delfin N. Lorenzana, mengutuk pemboman itu dan mengatakan bahwa ia telah mengarahkan pasukan untuk “meningkatkan kesiagaan mereka” dan mengamankan tempat-tempat ibadah dan ruang publik.
“Kami menyampaikan belasungkawa tulus kami kepada keluarga dan teman-teman para korban dan simpati kami kepada orang-orang Sulu yang cinta damai yang sangat terpengaruh oleh tindakan pengecut ini, Kami akan menggunakan kekuatan penuh dari hukum. Untuk mengadili para pelaku di balik insiden ini, “kata Lorenzana.
Referendum
Ledakan bom ini terjadi setelah referendum pada Senin, 21 Januari pekan lalu yang diikuti sekitar 2,8 juta orang di lima provinsi. Namun referendum tersebut tak mendapatkan dukungan di Jolo.
Pemungutan suara tersebut ditujukan untuk menanyakan ke populasi mayoritas Muslim apakah mereka mendukung rencana oleh separatis dan pemerintah untuk membentuk wilayah otonom yang akan dikenal sebagai Bangsamoro.
Referendum ini untuk menciptakan wilayah otonom Muslim baru yang dapat membawa resolusi damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Moro Islamic Liberation Front (MILF). MILF adalah kelompok pemberontakan terbesar di Filipina dan telah berjuang selama puluhan tahun menuntut otonomi yang lebih besar dan kontrol atas sumber daya alam pulau itu.
Bangsamoro Organic Law (BOL) yang menjadi tawaran dalam referendum pekan lalu adalah produk dari negosiasi selama bertahun-tahun antara pemerintah dan MILF.
Pembentukan daerah otonom Muslim baru diharapkan dapat membawa resolusi damai di Mindanao setelah konflik berkepanjangan, yang telah menewaskan lebih dari 120.000 jiwa sejak tahun 1970-an.
Konflik Berkepanjangan di Mindanao
Mindanao selama ini dikenal sebagai daerah konflik.
Region ini adalah rumah dari berbagai kelompok pemberontak seperti MILF, Tentara Rakyat Baru (NPA – New People Army) kelompok sayap bersenjata Partai Komunis Filipina, Tentara Rakyat Revolusioner Mindanao (Rebolusyonaryong Hukbo ng mga Mamamayan Mindanao) yang merupakan kelompok gerilya di bawah arahan Partai Buruh Revolusioner Mindanao, juga kelompok gerilyawan Islam yang dikomandoi Abu Sayyaf.
Pada 31 Desember 2018, sebuah bom juga meledak tak jauh dari pusat perbelanjaan tersibuk di Kota Cotabato. Dua orang warga sipil tewas akibat ledakan tersebut.
Di tahun 2017 lalu, organisasi teroris di bawah komando Maute bersaudara, menginvasi Marawi, kota terbesar di Minadao. Kelompok yang berafiliasi dengan ISIS ini menduduki Marawi selama lima bulan. Imbasnya, lebih dari 350.000 warga sipil melarikan diri dan mengungsi ke daerah sekitar, karena rumah-rumah mereka menjadi puing-puing oleh serangan udara dan tembakan militan. Pemerintah Filipina membutuhkan 150 hari operasi militer untuk mengusir para militan. Lebih dari 800 militan dan 162 anggota pasukan keamanan pemerintah terbunuh.
Dalam sebuah wawancara radio, Gubernur Regional, Mujiv Hataman mengatakan pemboman itu tidak terkait dengan referendum.
“Saya tidak bisa melihat hubungannya. Pertama-tama, Abu Sayyaf atau ISIS belum menyatakan sikap mereka pada BOL. apakah mereka mendukung atau menentangnya,” kata Hataman.
Menurut Hataman, hanya Abu Sayyaf yang memiliki sarana dan kapasitas untuk melakukan serangan. Jadi sangat besar kemungkinan, dua bom yang meledak ini terkait dengan kelompok mereka.
Editor: Denni Pinontoan
