31 Maret 2019
Oleh: Mahmud Syaltout
DULU, SAAT MENEMPUH studi doktoral dan menulis disertasi, aku belajar dari beberapa Profesorku tentang “Illusion de rattrapage” – alias ilusi seolah-olah atau ilusi etok-etok mencapai sesuatu, saat negara-negara Dunia Ketiga, khususnya yang baru merdeka masuk organisasi internasional maupun forum multilateral.
Negara-negara Dunia Ketiga, langsung merasa mbois, jumwa dan seterusnya, saat bisa tanda tangan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian jadi World Trade Organization (WTO), jadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan terlebih lagi jadi Anggota (Tidak Tetap) Dewan Keamanan PBB, ikut klub-klub multilateral lainnya bersama negara-negara maju, dan seterusnya.
Padahal Sejarah Hubungan Internasional, membuktikan itu sesuatu yang fana, alias ilusi, saat, kejumawaan tidak diiringi oleh sikap kehati-hatian dan tindakan progresif yang selalu berpacu menjadi lebih baik.
Disertasiku, tentang WTO dan Regionalisasi di Asia Timur (ASEAN+3) dengan pendekatan sejarah dan hukum internasional mencatat hal tersebut.
Semisal, Tiongkok yang hari ini kuat dan menjadi “hegemon” baru dalam perdagangan multilateral internasional, itu baru masuk WTO pada tahun 2001. Di mana Indonesia – yang telah sebelumnya menjadi pihak penandatangan GATT dengan mekanisme suksesi (alias dijerumuskan Belanda) dan tak pernah keluar hingga kemudian menjadi WTO di tahun 1995 ikut melakukan penilaian apakah Tiongkok layak jadi anggota WTO atau tidak.
Tapi hari ini? Apakah Indonesia lebih berjaya dalam perdagangan multilateral internasional dibanding Tiongkok?
Jauh, sebelum Tiongkok, Indonesia juga pernah jadi salah satu negara penilai apakah Jepang lolos atau tidak menjadi pihak penandatangan GATT di tahun 1955, lalu ikut menilai Korea Selatan di tahun 1967, dan juga menjadi salah satu dari negara-negara yang memberikan penilaian mengenai keikutsertaan Singapura di tahun 1973. Ketiga negara ini menjadi raksasa-raksasa perdagangan multilateral di kawasan, di samping Tiongkok. Indonesia? Jangankan bermimpi untuk jadi raksasa perdagangan multilateral internasional, di tahun 2018 saja, justru mencatatkan defisit perdagangan sepanjang Republik ini merdeka.
Menempati posisi istimewa di PBB, kemudian apa iya negara tersebut akan selalu maju dan istimewa?
Belum tentu!
Myanmar atau Burma, yang di tahun 2018 termasuk negara paling lemah menurut Fragile States Index pernah menempatkan U Thant, Diplomat terhebat mereka menjadi Sekjen PBB ke-3, di tahun 1961.
Di mana di tangan dingin U Thant ini pula, Cuban Missile Crisis di tahun 1962 bisa diselesaikan dengan ciamik, saat beliau bisa memfasilitasi negosiasi dengan baik antara John F. Kennedy dan Nikita Khruschev. Di tahun yang sama, U Thant pula yang berhasil menghentikan perang sipil berkepanjangan di Kongo dengan “Operation Grandslam”.
Saking luar biasanya diplomasi beliau, pada tahun 1966, U Thant terpilih kembali menjadi Sekjen PBB secara aklamasi untuk periode kedua. Beliau dikenal sebagai legenda diplomasi tidak hanya di Asia Tenggara, tapi Asia dan Afrika!
Beliau seorang diplomat yang cerdas dan tegas, gak cuma nggah-nggih di hadapan negara-negara adikuasa. Ya, beliau pula Sekjen PBB yang berani mengkritik secara terbuka Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, dan paling depan pasang badan agar negara-negara Asia dan Afrika bisa menjadi anggota PBB saat beliau menjabat.
Saking luar biasanya beliau, di tahun 1971, secara aklamasi, semua setuju agar U Thant menjadi Sekjen PBB kembali untuk periode ketiga, tapi beliau menolak. Tiga tahun setelah itu, beliau wafat.
Tapi, melihat Myanmar hari-hari ini, dengan krisis kemanusiaan terparah di ASEAN yang menimpa saudara-saudara kita minoritas Rohingya, kita tentu hampir tak percaya bahwa Myanmar pernah punya diplomat kelas dunia, yang sangat dihormati, legenda diplomasi dunia yang pernah jadi Sekjen PBB.
Indonesia dalam diplomasi multilateral di PBB, setahuku belum pernah berhasil mencapai posisi seperti Myanmar. Sepengetahuanku, prestasi Indonesia baru sampai menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008 dan yang terbaru 2019-2020.
Apakah posisi ini menunjukkan Indonesia jadi hebat? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas, 2 tahun setelah kita menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, kita mengalami Krisis 1998 – yang meluluh lantakkan negeri ini, secara ekonomi, sosial politik, dan lain-lain.
Namun, Indonesia masih jauh lebih beruntung, daripada negara-negara yang pernah juga menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, tapi hari-hari ini menjadi negara paling lemah sekaligus negara gagal, antara lain seperti Somalia, Yaman, Suriah, Chad, Sudan dan Iraq.
Sampai di sini, perlu dicatat bahwa optimisme itu baik, tapi tidak boleh menjadikan kita jumawa, lupa diri atau bahkan jangan sampai apes. Apalagi jika ditambahkan dengan sikap dan pandangan yang sudah merasa paling tahu dan bisa serta tak mau lagi belajar dari Sejarah Hubungan Internasional.
Akhirnya, ‘alaa kulli hal. Mari kita tetap berharap, berdoa, belajar, bekerja dan sama-sama berjuang agar negara kita tetap aman, sejahtera, adil, makmur dan bisa sama maju dengan negara-negara maju lainnya – memajukan perdamaian dunia.
Uhuru!(*)
Editor: Andre Barahamin
