10 Januari 2019
Oleh: Andre Barahamin
kelung.com – Seorang jurnalis Bolivia yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam kontrak perusahaan telekomunikasi negara akan dituntut secara pidana oleh Perusahaan ENTEL. Pada Rabu, 2 Januari 2019, ENTEL mengumumkan akan memulai gugatan pidana terhadap Raúl Peñaranda, Direktur situs web berita Bolivia, Brújula Digital. Peñaranda dituduh ENTEL merusak citra bisnis mereka dan tidak objektif dalam laporannya baru-baru ini.
Dalam artikelnya yang terbit pada 21 Desember 2018 di Brújula Digital, Peñaranda mengatakan bahwa perusahaan negara melakukan dua pengumuman publik pada tahun 2018 untuk menyewa perusahaan keamanan. Pengumuman tender ini diduga menyalahi aturan karena perusahaan keamanan di Bolivia diharuskan untuk memiliki izin operasi yang diberikan oleh Departemen Pemerintah dan disahkan oleh Kepolisian Bolivia.
“Saya menulis sebuah artikel berita, yang relatif sekunder, menyangkut soal administratif, tanpa banyak kepentingan, yang menjelaskan, tentang perusahaan ENTEL, yang dalam tendernya untuk merekrut perusahaan keamanan telah gagal untuk meminta perusahaan tersebut memenuhi persyaratan terkait izin operasi,” kata Peñaranda kepada Knight Center.
Namun, setelah artikel tersebut terbit menurut Peñaranda, sebuah surat resmi dikirimkan ke rumahnya. Pengirimnya adalah manajer ENTEL. Dalam surat tersebut, perusahaan telekomunikasi tersebut menuntut ganti rugi dan meminta Peñaranda untuk mencabut berita tersebut dalam jangka waktu 24 jam.
Menanggapi permintaan pencabutan berita dari ENTEL, Peñaranda menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Manajer Administrasi dan Keuangan ENTEL, José Arturo Medina. Surat tersebut menjelaskan bahwa artikel mengenai ENTEL yang diterbitkan Brújula Digital telah melalui proses pengecekan data dan bukan tuduhan tanpa bukti. Hal tersebut membuat Peñaranda merasa tidak ada alasan untuk mencopot berita tersebut.
ENTEL kemudian merespon balik. Dalam surat kedua yang diterima Peñaranda pada 2 Januari 2019, ENTEL mengancam akan melakukan proses hukum terhadap terhadap Direktur Brújula Digital tersebut. Namun Peñaranda menganggap bahwa tindakan ENTEL adalah kasus pelecehan pemerintah terhadap semua jurnalis. Sebuah intimidasi untuk membatasi kerja-kerja jurnalistik.
“Seorang jurnalis tidak dapat dituduh secara pidana atas pekerjaan yang dia lakukan; saya juga tidak merusak citra institusi apa pun, saya hanya membatasi diri untuk membuat laporan jurnalistik berdasarkan norma yang sangat jelas dan memiliki bukti,” kata Peñaranda.
ENTEL sendiri tidak bersedia dimintai komentar mengenai hal ini ketika dihubungi oleh Pagina Siete.
Dalam pernyataan bersamnya,a Asosiasi Jurnalis Nasional Bolivia (ANP) dan Asosiasi Jurnalis La Paz (APLP), menolak rencana pemidanaan Peñaranda oleh ENTEL. Dua organisasi jurnalis tersebut menjelaskan bahwa laporan Peñaranda tidak menyalahi undang-undang mengenai media cetak di Bolivia. Dalam Pasal 28, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa keluhan atau keberatan mengenai sebuah pemberitaan atau dugaan mengenai pemalsuan data dalam sebuah berita mengenai pejabat atau institusi publik yang dilakukan oleh sebuah media haruslah dilaporkan terlebih dahulu kepada sebuah Panel Juri.
Merespon ancaman ENTEL, Peñaranda mengatakan bahwa jika ada tindakan hukum yang diambil terhadapnya, maka gugatan tersebut harus ditangani oleh pengadilan mengenai sengketa pemberitaan di media cetak dan tidak boleh oleh pengadilan biasa.
“Pengadilan ini belum dimulai, dan sejauh ini hanya berupa surat pengacara. Karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa prosesnya yang sebenarnya sudah dimulai,” kata Peñaranda. Namun ia meyakini bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia akan mendapatkan panggilan resmi.
Selain asosiasi jurnalis, Peñaranda juga telah menerima dukungan dari rekan-rekan sesama jurnalis dan juga berbagai organisasi HAM internasional seperti Human Rights Watch (HRW). José Miguel Vivanco, Direktur HRW Amerika Latin melalui Twitter-nya mengatakan bahwa jika kondisi hukum di Bolivia berjalan sebagaimana mestinya, “kecaman gila” dari ENTEL harusnya tidak mengkhawatirkan Peñaranda. Namun Vivanco mengaku khawatir karena Presiden Evo Morales memiliki kuasa untuk mengendalikan banyak hakim, yang membuat kondisi Peñaranda berada dalam bahaya. Sementara itu, Edison Lanza, Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR) juga melalui Twitter mengatakan bahwa mereka mengikuti pengumuman proses hukum terhadap Peñaranda dengan keprihatinan.
Editor: Gratia Karundeng
