Pemilu Thailand: Prayuth dan Militer Hampir Pasti Terus Berkuasa

25 Maret 2019

Oleh: Andre Barahamin

kelung.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand, pada Minggu malam (24 Maret 2019), mengatakan bahwa partai pro-militer yang dipimpin oleh pemimpin junta, Jendral Prayuth Chan-ocha, kemungkinan besar akan memenangi pemilihan. KPU Thailand memprediksi bahwa partai pimpinan Prayuth mengungguli saingan utamanya, sebuah blok politik populis yang dibangun para pendukung Thaksin Shinawatra.

Namun KPU Thailand bersikeras bahwa hal tersebut belum final dan mereka belum mau merilis hasil penuh dari penghitungan kursi parlemen. Pengumuman ini merupakan bagian dari jajak pendapat kerajaan yang telah lama tertunda.

Media lokal mengeluhkan “penghitungan suara yang tidak stabil” dari KPU Thailand. Situs berita berbahasa Inggris, Khaosod, melaporkan bahwa perbedaan jumlah suara antar pihak-pihak yang mengikuti pemilu mengalami fluktuasi hingga jutaan suara dalam hitungan menit.

Partai Palang Pracharat yang dikomandai Prayuth dan Partai Pheu Thai yang memiliki hubungan dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini berada di pengasingan, masing-masing mengadakan konferensi pers untuk merespon persoalan tersebut.

Sekretaris Jendral Partai Pheu Thai, Phumtham Vechayachai, mengatakan “ketidakberesan” dalam jajak pendapat perlu segera diatasi. Sementara di kubu Palang Pracharat, suasananya jauh lebih gembira.

Pemimpin Palang Pracharat, Uttama Savanayana, meski belum mendeklarasikan kemenangan partai mereka secara langsung, mengatakan bahwa hasil pemilu tampaknya “ditentukan dari surga” untuk partainya. Uttama menyatakan bahwa partai yang baru berdiri tahun lalu tersebut siap menjalankan mandat untuk membentuk pemerintahan berikutnya jika hasil resmi rekapitulasi suara mengesahkan Plang Pracharat sebagai pemenangnya.

KPU Thailand sebelumnya mengatakan bahwa telah berhasil menghitung dan melakukan verifikasi 92% dari total suara. Hasil sementara, Palang Pracharat memperoleh 7,5 juta suara, dan Pheu Thai mendapatkan 7 juta suara.

Dari total 51,4 juta pemilih yang memenuhi syarat, hanya 65,6% atau sekitar 33,7 juta orang yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini jauh di bawah prediksi KPU Thailand yang optimis bahwa Pemilu pada hari Minggu (24 Maret 2019) kemarin akan diikuti oleh setidaknya 80% dari total pemilih sah.

Ketua KPU Thailand, Itthiporn Boonprakong, dalam konferensi pers tadi malam (24 Maret 2019), mengatakan bahwa hasil yang lebih lengkap akan dirilis pada hari ini (Senin, 25 Maret 2019). Diperkirakan, pengumuman tersebut akan dilakukan sekitar jam 2 siang waktu setempat.

Selain Palang Pracharat yang jelas unggul Pheu Thai, bola lengkung lain yang dilontarkan oleh pemilu adalah penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh Partai Bhumjaithai, salah satu partai regional. Partai ini memiliki platform yang tergolong progresif, termasuk mendorong upaya legalisasi ganja. Bhumjaithai bahkan berhasil unggul atas Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri, Abhisit Vejjajiva.

Merosotnya suara Partai Demokrat menggambarkan pergeseran kekuatan politik di Thailand. Di masa lalu, Demokrat dianggap sebagai salah satu dari dua blok politik terbesar di Thailand, bersaing dengan faksi Shinawatra yang populer di daerah pedesaan. Merosotnya suara Demokrat dalam pemilu kali ini, langsung direspon Vejjajiva dengan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai.

Jajak pendapat sebelumnya memproyeksikan Partai Palang Pracharat, yang tujuan utamanya adalah membantu Prayuth tetap sebagai perdana menteri, hanya akan memenangkan 96 kursi. Namun, data sementara yang dirilis oleh KPU Thailand menunjukkan bahwa jumlah kursi yang berhasil direbut oleh Palang Pracharat jauh lebih tinggi dari prediksi.

Bakal langgengnya kekuasaan Prayuth sebenarnya sudah dapat dibaca sejak disahkannya Konstitusi tahun 2017 yang dirancang junta. Di dalam konstitusi tersebut, terdapat 250 kursi senat yang ditunjuk langsung oleh militer. Jumlah ini merupakan separuh dengan total kursi parlemen yang diperebutkan dalam Pemilu 2019 kali ini.

Artinya, meski Pheu Thai memenangkan Pemilu, mereka tetap tidak memiliki kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menempatkan pemimpinnya, Sudarat Keyuraphan sebagai Perdana Menteri.

Prayuth dipastikan dapat kembali menjabat sebagai Perdana Menteri jika Palang Pracharat berhasil mengamankan setidaknya, 25% dari total kursi di parlemen. Skenario ini hanya mungkin gagal jika Pheu Thai mampu merebut 376 dari total 500 kursi parlemen di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Hal yang dianggap tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi menurut banyak analis politik Thailand.

Pemilu Thailand yang berlangsung hari Minggu kemarin, berjalan dengan lancar. Ini adalah pemilu pertama sejak Jendral Prayuth melakukan kudeta pada Mei 2014 dan mengambil alih kekuasaan dari Yingluck Shinawatra. Ini juga merupakan pemilu keenam Thailand dalam dua dekade terakhir. Dari lima iven pemilu sebelumnya, hanya satu pemerintahan hasil pemilu yang berhasil menyelesaikan masa jabatan. Empat lainnya selalu berakhir dengan interupsi kudeta oleh Tentara Kerajaan Thailand. Selain kudeta 2014, tentara Thailand juga melakukan kudeta di tahun 2006 untuk melengserkan Thaksin.(*)

Editor: Daniel Kaligis