Connect with us

BERITA

Protes Pemilu Terus Ditunda, Dosen Diancam

Published

on

13 Januari 2019


Oleh: Andre Barahamin


 

kelung.com – Asisten Profesor (Asst. Prof) Vinai Poncharoen, yang merupakan tenaga pengajar di Fakultas Politik dan Pemerintah, Universitas Mahasarakham, mendapatkan ancaman dari Mayor Jendral (Mayjen) Rienthong Nanna. Ancaman tersebut diterima Poncharoen setelah ia mengunggah sebuah status di laman Facebook pribadinya terkait rencana penyelenggaraan pemilu.

Dalam unggahannya tertanggal 8 Januari 2019, Poncharoen mempertanyakan soal terus tertundanya rencana menggelar pemilu. Terutama menyangkut alasan terbaru pemerintahan junta yang menunda pemilu karena adanya ceremoni di istana.

Unggahan tersebut langsung mendapat respon di hari yang sama dari Mayjen Nanna yang merupakan tokoh pendukung monarki terkemuka. Nanna meminta Poncharoen untuk segera melakukan klarifikasi. Bagi pensiunan dokter ini, apa yang ditulis oleh Poncharoen merupakan pelecehan terhadap istana dan monarki. Nanna juga meminta agar Universitas Mahasarakham segera mencopot Poncharoen dari posisinya sebagai tenaga pengajar. Lebih jauh, Nanna mengancam bahwa akan ada akibat dari tindakan Poncharoen.

Mayjen Rienthong Nanna, merupakan pemimpin kelompok ultra-royalis fanatik bernama Organisasi Pembersih Sampah (Rubbish Collection Organisation). Ini adalah kelompok sipil yang senang main hakim sendiri. Mereka muncul pertama kali di Facebook pada 16 April 2004. Banyak pengamat politik menyamakan kelompok ini dengan Krating Daeng, milisi anti-demokrasi yang menjadi pelaku utama dalam peristiwa berdarah di Universitas Thammasat, Oktober 1976.

Organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM) internasional seperti Human Rights Watch (HRW) sudah memperingatkan kelompok ini karena penggunaan kata “sampah” yang berkencenderungan mengadvokasikan kekerasan dan aksi main hakim sendiri. Kelompok ini bermaksud untuk “memberantas para pelaku lese majeste“.

Lese majeste adalah sebutan umum untuk Pasal 112 dalam Undang-undang Pidana Thailand. Pasal ini merupakan pasal karet yang sering dipergunakan pihak istana dan para pendukungnya untuk membungkam mereka yang melancarkan kritik terhadap monarki. Sebuah unggahan di Facebook atau lelucon sederhana yang menyasar raja dan keluarga akan dengan mudah dijerat dengan aturan ini.

Kepada Prachatai, Poncharoen mengatakan bahwa ia sudah menon-aktifkan akun Facebook-nya. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Menurut Poncharoen, selain ancaman yang datang dari Mayjen Nanna, ia tidak sejauh ini belum mendapatkan ancaman lainnya. Ia juga mengaku siap untuk berdiskusi dengan Mayjen Nanna atau dengan pihak rektorat jika memang diperlukan. Namun Poncharoen bersikeras bahwa unggahan tersebut dibuat sebagai bentuk ketidaksetujuannya dengan penundaan pemilu oleh junta militer hingga saat ini.

Menyikapi ancaman dari Mayjen Nanna, Poncharoen meyakini bahwa hal tersebut merupakan sikap pribadi dan bukan mencerminkan pandangan monarki secara umum. Poncharoen mengatakan bahwa loyalitas buta terhadap raja dan istana adalah alasan yang membuat Mayjen Nanna mengancam dirinya.(*)

 


Editor: Denni Pinontoan

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *