RCSS Serukan Gencatan Senjata Dengan SSPP

22 Maret 2019

Oleh: Andre Barahamin

kelung.com – The Restoration Council of Shan State (RCSS) atau Dewan Restorasi Negara Bagian Shan telah menyerukan gencatan senjata dengan sesama kelompok bersenjata di Negara Bagian Shan, Shan State Progressive Party (SSPP) atau Partai Progresif Negara Bagian Shan. Namun proposal gencatan senjata tersebut tidak termasuk gencatan senjata dengan Ta’ang National Liberation Army (TNLA) atau Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang, demikian dilansir dari The Irrawady.

RCSS dan SSPP telah saling berkonflik selama lebih dari setahun. Lebih dari 2.000 orang di kota Hsipaw dan Namtu baru-baru ini menjadi pengungsi internal setelah harus melarikan diri dari pertempuran antar dua kelompok bersenjata tersebut. Bentrokan itu telah mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban di pihak sipil dalam setahun terakhir.

Pertempuran terus berlanjut di antara RCSS dan SSPP meskipun telah ada permintaan berulang kali dari berbagai anggota terkemuka komunitas Shan agar dilakukan gencatan senjata. Seruan damai tersebut datang dari sejumlah biksu Budha dan pemimpin partai politik di Negara Bagian Shan.

Ini adalah pertama kali RCSS mengumumkan gencatan senjata semacam ini. Seruan gencatan senjata tersebut mencakup perintah kepada Angkatan Darat RCSS untuk tetap di berada posisi mereka saat ini dan tidak mencoba untuk mengambil alih lebih banyak wilayah.

RCSS dan SSPP ini telah berulang kali terlibat bentrok di beberapa wilayah di Negara Bagian Shan. Bentrokan bersenjata tersebut terutama berlangsung di bagian utara Negara Bagian Shan, yang melanda sebagian besar di kota-kota seperti Namtu, Hsipaw dan Kyaukme.

RCSS mengeluarkan pernyataan terkait seruan dan tawaran untuk melakukan gencatan senjata kemarin, Kamis 21 Maret 2019. Ketika dihubungi oleh The Irrawaddy, Juru Bicara RCSS, Kolonel Sai Oo, mengatakan masih terlalu dini untuk membahas rincian tentang bagaimana gencatan senjata dengan SSPP akan dilaksanakan.

Menurut Kolonel Oo, belum ada diskusi mendalam di internal RCSS untuk membahas mengenai detil terkait proses gencatan senjata. Kolonel Oo mengatakan bahwa alasan utama RCSS mengumumkan gencatan senjata berangkat dari penilaian bahwa telah banyak orang-orang Shan yang kemudian menderita karena konflik bersenjata akibat konflik internal di negara bagian tersebut. RCSS menyadari bahwa banyak warga Shan yang akhirnya terpaksa menjadi pengungsi.

“Kami menyerukan gencatan senjata karena orang-orang kami telah kehilangan banyak properti karena pertempuran. Mereka akhirnya terpaksa mengungsi,” kata Kolonel Oo.

Di masa lalu, RCSS dan SSPP telah mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai gencatan senjata dan proses perdamaian di antara kedua kelompok ini. Namun, pertemuan-pertemuan sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan yang langgeng dan menjadi pegangan untuk mencegah konflik pecah di masa mendatang.

Dalam salah satu negosiasi sebelumnya, SSPP menuntut agar RCSS untuk kembali ke markasnya yang terletak di Shan selatan. Markas RCSS diketahui berada di Loi Tai Lang. Usulan tersebut mendapatkan penolakan dari RCSS yang menilai bahwa wilayah perjuangan mereka tidak terbatas di bagian selatan negara bagian itu saja, tapi mencakup seluruh negeri.

Awal bulan Maret ini, RCSS telah mengundang para pemimpin Shan untuk menghadiri sebuah pertemuan di markas besarnya di Loi Tai Lang. Pertemuan ini diyakini bertujuan untuk mendiskusikan tentang prospek dan detil terkait upaya penyelesaian konflik bersenjata dengan SSPP.

Dalam pernyataannya, RCSS mendesak SSPP untuk menghormati pengumuman gencatan senjata.

“Kami ingin mereka menjaga perdamaian, berhenti berjuang dan melindungi properti rakyat kami,” kata Kolonel Sai Oo.

Kolonel Sai Phone Han, Juru Bicara SSPP, mengatakan kepada The Irrawaddy pada hari Jumat, 22 Maret 2019, bahwa ia tidak dapat berkomentar tentang hal tersebut. Kolonel Han mengatakan bahwa SSPP akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas tanggapan resmi organisasi terhadap seruan RCSS mengenai gencatan senjata.

“Tentu saja menghentikan konflik adalah langkah yang tepat. Tapi gencatan senjata saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Mengucapkan kata-kata manis saja tidak cukup. Kita perlu berbicara tentang bagaimana kita akan menyelesaikan konflik di lapangan di mana masing-masing pasukan kita berada. Juga bagaimana kedua kelompok melakukan upaya untuk memulangkan para pengungsi dan melakukan renovasi pemukiman yang menjadi korban atas konflik bersenjata,” kata Kolonel Sai Phone Han.

Menurut Juru Bicara SSPP tersebut, masalah utama yang menjadi pemicu konflik adalah sengketa wilayah antara kedua kelompok bersenjata.

“Setiap orang memiliki batasnya sendiri. Masalah akan selalu muncul ketika seseorang datang untuk menyerang tanah pihak lain. Kita perlu menandai garis batas masing-masing kita untuk dapat membangun kepercayaan satu sama lain,” jelas Kolonel Han.

Seruan gencatan senjata RCSS kepada SSPP tersebut ditanggapi secara negatif oleh TNLA. Juru Bicara TNLA, Brigadir Jenderal (Brigjen) Tar Phone Kyaw, menolak seruan gencatan senjata RCSS tersebut. Brigjen Kyaw mengatakan bahwa seruan perdamaian tesebut tidak lebih dari manipulasi semata.

Seperti diketahui, dalam beberapa kali bentrokan dengan RCSS, SSPP mendapatkan bantuan dari TNLA. Koalisi SSPP dan TNLA ini berbagi pandangan bahwa RCSS telah melakukan ekspansi wilayah yang tidak perlu dan mengganggu kententraman warga komunitas Shan di bagian utara negara bagian tersebut.

Brigjen Tar Phone Kyaw mengatakan bahwa seruan gencatan senjata RCSS sama sekali tidak mempengaruhi situasi di lapangan. Menurut TNLA, pada Jumat pagi (22 Maret 2019) satu bentrokan baru saja terjadi. Juru Bicara TNLA tersebut mengatakan bahwa para pemimpin SSPP dan TNLA menyakini bahwa seruan gencatan senjata oleh RCSS hanyalah trik politik.

Brigjen Kyaw mengatakan bahwa TNLA tidak percaya bahwa RCSS memiliki niat untuk mengakhiri upaya mereka untuk merebut wilayah dari SSPP dan TNLA.(*)

Editor: Daniel Kaligis