Published
8 months agoon
By
Rivo GosalPenulis: Belarmino Lapong
Tomohon – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakin penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2024 sudah paham soal teknis perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Walau demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon dan panitia ad hoc diminta untuk tetap hati-hati.
“Secara teknis saya yakin KPU sudah sangat proper untuk melaksanakan perekrutan Pantarlih. Karena secara teknis itu bukan hal yang baru lagi bagi teman-teman KPU dan jajaran untuk perekrutan Pantarlih,” kata Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Stenly Jerry Kowaas, usai memberikan materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Tomohon di Jhoanie Hotel, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Tomohon Utara, Kota Tomohon, Senin,10 Juni 2024.
“PIC (Person in Charge) di situ kan nantinya teman-teman Panitia Pemungutan Suara (PPS), sementara kalau kita melihat konfigurasi PPS di jajaran KPU itu sebagian besar lebih banyak yang lama. Kalau PPS yang lama pasti sudah tau persis bagaimana tata caranya. Patuhi saja edaran Petunjuk Teknis (Juknis) 632, di situ secara teknis tidak akan ada masalah,” jelasnya.
Ia hanya mengingatkan KPU Tomohon untuk memastikan jangan sampai ada Pantarlih yang terkait dengan partai politik (parpol).
“Tapi satu yang saya ingatkan tadi, hati-hati betul untuk merekrut Pantarlih. Jangan sampai mereka itu ada kaitannya dengan partai atau berkaitan dengan tim kampanye atau kaitan dengan timses (tim sukses),” pintanya.
Kowaas mengingatkan, dinamika Pilkada itu tinggi. Jangan sampai hanya karena beberapa Pantarlih yang terindikasi tidak netral, kemudian digeneralisir sebagian besar Pantarlih seperti itu.
“Saya sudah ingatkan kepada teman-teman, di mana ada banyak batasan untuk pengecekan. Pertama di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), kemudian teman-teman PPS juga boleh berkoordinasi dengan pengurus ranting atau pengurus partai di setiap kelurahan,” terang Kowaas.
Ia menegaskan, PPS harus mengecek dengan betul-betul jangan sampai ada Pantarlih yang masuk struktur kepengurusan parpol, supaya betul-betul bersih dan netral.
“Jadi penyelenggara itu tidak harus netral, tetapi dia juga imparsial. Jadi tidak ada kedekatan yang sementara,” tandasnya.
Kowaas menjelaskan, bisa saja ada yang bukan pengurus parpol, tapi memiliki kedekatan dengan calon atau partai tertentu.
“Meskipun dia bukan pengurus partai, partai itu kan biasa dia melekat batasan di Sipol KPU lima tahun, tapi dulu bisa di waktu Pemilu ada kedekatan tim kampanye atau tim sukses. Itu kan secara struktur tidak ada, tapi karena mereka ada kedekatan sementara, berpotensi untuk tidak netral. Hanya berpotensi, bukan berarti sudah tidak netral,” tandasnya.
Ketua KPU Tomohon, Albertien G. V. Pijoh
KPU Seriusi Sederet Catatan
KPU Kota Tomohon pastikan segera merekrut Pantarlih. Karena itu, mematangkan persiapan, seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan menjadi ujung tombak proses perekrutan, dibekali dengan berbagai pengetahuan teknis, Senin, 10 Juni 2024.
“Saat ini kami mengundang semua panitia ad hoc. Tanggal 24 Juni kemungkinan kita akan melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Coklit itu kan dibutuhkan petugas yang disebut Pantarlih (Petugas Pemutahiran Data Pemilih),” kata Ketua KPU Tomohon, Albertien G. V. Pijoh, di sela-sela kegiatan Rakor Persiapan Pembentukan Pantarlih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, .
Diakui, KPU sangat serius memerhatikan potensi persoalan yang bisa terjadi. Pijoh menyebutkan, ada beberapa catatan penting yang harus mereka perhatikan dalam proses perekrutan Pantarlih nanti.
“Mereka yang akan merekrut Pantarlih ini adalah PPS, dibantu PPK. Jadi kita harus bekali mereka dengan segala petunjuk teknis yang ada. Supaya jangan sampai orang yang akan direkrut tidak qualified. Apalagi kalau orang itu terkontaminasi partai politik atau calon tertentu,” kata Pijoh sembari menjelaskan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Tomohon 2024 ini ada 156 dan di tiap TPS akan ada 2 Pantarlih.
Menurutnya, pada saat bertugas nanti diharapkan Pantarlih jangan hanya berpatokan dengan daftar yang ada.
“Dia harus sisir rumah-rumah yang ada di wilayahnya. Jangan sampai, karena rumah ini tidak masuk daftar, jadi tidak pergi Coklit. Karena pengalaman kemarin kita kecolongan karena itu,” ungkapnya.
“Ada satu yang agak lucu, tapi serius. Jangan sampai Pantarlih terlibat dengan data penduduk. Jangan sampai terjebak dalam kasus keluarga. Contoh, anak mantu deng mama mantu bakalae. Pada saat data, mama mantu pe nama ada di rumah pa anak mantu, kong anak mantu tolak, bilang nimboleh semaso pa dia di sini,” tutur Pijoh.
Pengalaman itu membuat KPU Tomohon akan berupaya untuk membekali Pantarlih dengan pengetahuan yang bisa membantunya berkomunikasi dengan baik.
“Jadi perlu dibekali juga dengan cara-cara pendekatan agar supaya jangan terpancing. Pantarlih ini agak unik. Kadang kala ada orang bakalae, dorang yang sedamai. Cerita ini unik dan sering terjadi saat di lapangan,” jelasnya.
“Jadi pesan kami ke Pantarlih, sampaikan saja kita datang untuk data pemilih, bukan data kependudukan. Jadi ini tips dan trik agar supaya saat mengunjungi rumah tidak terlibat dengan masalah keluarga,” tandasnya. (*)