12 Januari 2019
Oleh: Gratia Karundeng
kelung.com – Menurut pimpinan Tentara Arakan, Mayor Jenderal (Mayjen) Tun Myat Naing, tujuan politik mereka adalah untuk memperjuangkan kesetaraan bangsa Arakan dalam federasi Myanmar. Hal tersebut diutarakan Mayjen Naing kepada The Irrawaddy. Tentara Arakan adalah kelompok bersenjata berbasis etnis Arakan yang saat ini tengah berkonflik dengan Angkatan Darat Myanmar (Tatmadaw).
“Kami lebih memilih [konfederasi negara-negara] seperti Negara Bagian Wa, yang memiliki pembagian kekuasaan yang lebih besar dan sejajar serta sejalan dengan Konstitusi,” kata Mayjen Tun Myat Naing. Pendapat ini merujuk pada status yang dimiliki Tentara Persatuan Bangsa Wa (TPBW), salah satu sekutu Tentara Arakan. Mayjen Naing menambahkan bahwa dalam penilaian mereka, status konfederasi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan bentuk federalisme yang kini dianut Myanmar. Menurutnya, bentuk konfederasi lebih sesuai dengan sejarah Arakan dan merupakan harapan rakyat Arakan secara luas.
“Dalam konfederasi, kami memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi akan ada sistem pertahanan bersama. Tetap akan ada kerja sama dalam regulasi pasar dan urusan luar negeri. Namun kami memiliki kendali atas nasib kita sendiri (termasuk penentuan nasib sendiri, red) yang merupakan aspirasi setiap kelompok etnis. Kita bisa mencoba, ”kata Naing.
Menurut Mayjen Naing, Negara bagian Rakhine atau yang lebih dikenal sebagai Arakan adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan menjadi target bagi sejumlah proyek strategis. Sayangnya, ketimpangan distribusi atas kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi isu serius di Arakan. Di negara bagian tersebut, masih banyak orang Arakan yang hidup dalam kemiskinan.
Tentara Arakan baru-baru ini mendapat sorotan setelah melakukan serangan mematikan terhadap pos-pos polisi perbatasan di Kota Buthidaung, pada 4 Januari lalu. Serangan tersebut mendorong Kantor Presiden untuk menginstruksikan Kementerian Pertahanan, yang membawahi Tatmadaw untuk melancarkan serangan balasan, termasuk mengerahkan serangan udara jika dianggap perlu.
Mayjen Naing mengatakan bahwa kelompoknya telah memenangkan dukungan penuh dari rakyat Arakan, baik yang berada di dalam maupun yang menetap di luar Negara Bagian Rakhine. Meskipun begitu, Naing bersikeras bahwa Tentara Arakan tetap menjunjung tinggi kesepakatan bersama yang telah diputuskan oleh Komite Negosiasi dan Konsultasi Politik Federal (KNKPF). Komite ini merupakan blok dari tujuh kelompok bersenjata berbasiskan etnis di wilayah timur laut Myanmar yang dipimpin oleh TPBW.
KNKPF sendiri telah merumuskan resolusi bersama sebagai alternatif terhadap tawaran Gencatan Senjata Nasional yang diusulkan pemerintah. Resolusi ini dianggap sebagai instrumen penting dalam keterlibatan kelompok-kelompok bersenjata di dalam KNKPF. Proposal yang ditawarkan mencakup 15 tuntutan, termasuk di dalamnya usulan untuk mengubah sistem negara di masa depan dari federalisme menjadi konfederalisme.
Resolusi itu juga mencakup hak bagi negara-negara berbasis etnis untuk tetap mempertahankan tentara mereka sendiri, sebuah usul yang ditolak tegas oleh Tatmadaw yang tidak menginginkan ada dua kelompok tentara di satu wilayah. Poin penting lain dalam resolusi ini adalah tuntutan untuk mendapatkan otoritas penuh oleh pemerintah-pemerintah negara bagian dalam sistem konfederalisme terkait independensi yuridis, legislasi, eksploitasi sumber daya alam dan pajak atasnya.
Terkait kekhawatiran negara-negara tetangga seperti India yang mengkhawatirkan meningkatnya eskalasi konflik di daerah timur laut, Mayjen Tun Myat Naing mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.(*)
Editor: Andre Barahamin
